Nama : David Dermawan Sejati
Kelas : 2EB34
NPM : 22214561
1. Pengertian hukum, tujuan & sumber hukum:
A.
Pengertian
Hukum
Hukum
adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk
mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan.
Hukum memiliki
tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab
itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum
dapat diartikan sebagai sebuah peraturan, ketetapan atau ketentuan yang
tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan
menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.
B.
Tujuan
Hukum
a. Tujuan
Hukum menurut Teori
·
Teori
etis (etische theorie)
Teori ini mengajarkan bahwa hukum
bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum
semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil
dan apa yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles
filsuf Yunani dalam bukunya Ethica
Nicomachea dan Rhetorica yang menyatakan ”hukum mempunyai tugas yang suci
yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya”.
·
Teori
utilitas (utiliteis theorie)
Menurut teori ini, tujuan hukum
ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada
orang sebanyak-banyaknya. Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham. Dalam
bukunya yang berjudul “introduction to
the morals and legislation” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk
mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah / manfaat bagi orang.
·
Teori
campuran
Teori ini dikemukakan oleh Muckhtar
Kusmaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di
samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang
berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
·
Teori
normatif-dogmatif
Tujuan hukum adalah semata-mata
untuk menciptakan kepastian hukum (John Austin dan van Kan). Arti kepastian
hukum disini adalah adanya melegalkan kepastian hak dan kewajiban.
Van Kan berpendapat tujuan hukum adalah menjaga setiap
kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastiannya.
·
Teori
Peace (damai sejahtera)
Menurut teori ini dalam keadaan
damai sejahtera (peace) terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang
lemah, yang berhak benar-benar mendapatkan haknya dan adanya perlindungan bagi
rakyat. Hukum harus dapat menciptakan damai dan sejahtera bukan sekedar
ketertiban.
b. Tujuan
Hukum menurut Para Ahli
·
Purnadi
dan Soejono Soekanto
Tujuan hukum adalah kedamaian hidup
antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan
intern pribadi
·
Van
Apeldoorn
Tujuan hukum adalah mengatur
pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain
diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi
kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa,
harta benda terhadap pihak yg merugikan.
·
R.
Soebekti
Tujuan hukum adalah bahwa hukum itu
mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan
para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan
“keadilan” dan “ketertiban”.
·
Aristoteles
Hukum mempunyai tugas yang suci yaitu
memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Anggapan ini
berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya
keadilan saja.
·
SM. Amin,
SH
Tujuan hukum adalah mengadakan
ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban
terpelihara.
·
Soejono
Dirdjosisworo
Tujuan hukum adalah melindungi
individu dalam hubngannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat
diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil
·
Roscoe
Pound
Hukum bertujuan untuk merekayasa
masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social
engeneering), Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk
mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam
hidup masyarakat.
·
Bellefroid
Tujuan hukum adalah menambah
kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan
semua anggota2 suatu masyarakat.
·
Van Kant
Hukum bertujuan menjaga kepentingan
tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
·
Suharjo
(mantan menteri kehakiman)
Tujuan hukum adalah untuk mengayomi
manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai
upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses
yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah
mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak
secara tidak adil.
C.
Sumber
Hukum
Sumber hukum adalah segala apa saja
(sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yg mempunyai kekuatan mengikat dan
bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi
yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang
merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu
dapat ditemukan. dsb.
Macam-macam sumber hukum
·
Sumber
hukum materiil
Sumber hukum materiil adalah faktor
yg turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut
misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam kata
lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi
pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan
hakim, dsb). Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan
hukum, atau tempat darimana materi hukum tiu diambil. Sumber hukum materil ini
merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.
Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor
kemasyarakatan.
Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap
mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para
pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal
yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang
berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur
ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll
Dalam berbagai kepustakan hukum
ditemukan bahwa sumber hukum materil itu terdiri dari tiga jenis yaitu (van
Apeldoorn) :
1) Sumber
hukum historis (rechtsbron in historischezin) yaitu tempat kita dapat
menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi
menjadi :
a) Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan
atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
b) Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU
mengambil hukumnya.
2) Sumber
hukum sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) yaitu Sumber hukum dalam
arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum
positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan dsb.
3) sumber hukum
filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih
lanjut menjadi dua :
a) Sumber isi
hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana.
Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan
ini yaitu :
– pandangan
theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
– pandangan
hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia
– pandangan
mazhab hostoris; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
b). Sumber
kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan
mengikat, mengapa kita tunduk pada hokum
·
Sumber
hukum formal
Sumber hukum formal adalah sumber
hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara
formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya
peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.
Apa beda antara undang-undang dengan
peraturan perundang-undangan ? Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan
presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang
masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau
Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)
Macam-macam
sumber hukum formal :
A.
Undang-undang,
yaitu suatu peraturan negara yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa
negara
Menurut Buys, Undang-Undang itu mempunyai 2 arti :
Dalam arti formil, yaitu setiap keputusan pemerintah
yang merupakan UU karena cara pembuatannya (misalnya, dibuat oleh pemerintah
bersama-sama dengan parlemen)
Dalam arti material, yaitu setiap keputusan pemerintah
yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.
Menurut UU No. 10 tahun 2004 yang
dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR
dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3), Syarat berlakunya ialah
diundangkannya dalam lembaran negara (LN = staatsblad) dulu oleh
Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004).
Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui UU tersebut (fictie=setiap orang
dianggap tahu akan UU = iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius
ignorare consetur = in dubio proreo, latin).Konsekuensinya adalah ketika
seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum
itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu
sudah diberlakukan (diundangkan) maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang
telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.
Berakhirnya/tidak
berlaku lagi jika :
a. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan UU itu
sudah lampau
b. Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah
tidak ada lagi .
c. UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang
membuat atau instansi yang lebih tinggi.
d. Telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan
atau berlainan dgn UU yg dulu berlaku.
Lembaran negara
(LN) dan berita negara :
LN
adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua
peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU
dimuat dlm tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri
sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut,
misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1).
Berita
negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal
yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat
surat-surat yang dianggap perlu seperti : Akta pendirian PT, nama orang-orang
yang dinaturalisasi menjadi WNI, dll,
Catatan : Jika
berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah
Kekuatan
berlakunya undang-undang :
• UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu
orang wajib mengakui eksistensinya UU.
• Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti sudah
menyangkut berlakunya UU secara operasional.
• Agar UU mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi
persyaratan yaitu :
1). Kekuatan berlaku yuridis,
2). Kekuatan berlaku sosiologis dan,
3) kekuatan berlaku fiolosofis.
Jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut (Pasal 7 UU No.
10/2004) :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa)
B. Kebiasaan
(custom)
Kebiasaan adalah perbuatan manusia
yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu
kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu
berulang-ulang dilakukan sedemikan rupa, sehingga tindakan yang berlawanan
dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan
demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang
sebagai hukum.
Contoh apabila seorang komisioner
sekali menerima 10 % dari hsil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal
ini terjadi berulang dan juga komisioner yg lainpun menerima upah yang sama
yaitu 10 % maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yg lambat laun
berkembang menjadi hukum kebiasaan.
Namun demikian tdk semua kebiasaan itu pasti
mengandung hukum yg baik dan adil oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau
adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal.
Adat kebiasaan tertentu di daerah
hukum adat tertentu yg justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena
dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sehingga bertentangan denagan
Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, misalnya jika berbuat
susila/zinah, perlakunya ditelanjangi kekeliling kampung.
Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa
syarat :
Adanya perbuatan tertentu yg dilakukan berulang2 di
dalam masyarakat tertentu (syarat
materiil)
Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang
bersangkutan (opinio necessitatis =
bahwa perbuatan tsb merupakan kewajiban hukum atau demikianlah
seharusnya) = syarat intelektual
Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
Selanjutnya kebiasaan akan menjadi hukum kebiasaan
karena kebiasaan tersebut dirumuskan hakim dalam putusannya. Selanjutnya
berarti kebiasaan adalah sumber hukum.
Kebiasaan adalah bukan hukum apabila UU tidak
menunjuknya (pasal 15 AB = (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia =
ketentuan2 umum tentang peraturan per UU an untuk Indonesia
Disamping kebiasaan ada juga peraturan yang mengatur
tata pergaulan masyarakat yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah himpunan
kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih
banyak berbau sakral, mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat
istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat menjadi hukum
adat jika mendapat dukungan sanksi hukum. Contoh Perjanjian bagi hasil antara
pemilik sawah dengan penggarapnya. Kebiasaan untuk hal itu ditempat atau
wilayah hukum adat tertentu tidak sama dengan yang berlaku di masyarakat hukum
adat yang lain. Kebiasaan dan adat istiadat itu kekuatan berlakunya terbatas
pada masyarakat tertentu.
C.
Jurisprudensi (keputusan - keputusan hakim)
Adalah keputusan hakim yang terdahulu yag dijadikan
dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma
menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.
Seorang hakim mengkuti keputusan hakim yang terdahulu
itu karena ia sependapat dgn isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai
sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang
sama.
Ada 2 jenis yurisprudensi :
Yurisprudensi tetap keputusan hakim yg terjadi karena
rangkaian keputusan yang serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk
memutuskan suatu perkara (standart arresten)
Yurisprudensi tidak tetap, ialah keputusan hakim
terdahulu yang bukan standart arresten.
D. Traktat
(treaty)
Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara
atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan
mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.
Macam-macam Traktat :
a. Traktat bilateral, yaitu traktat yang diadakan
hanya oleh 2 negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan diadakan
antara pemerintah RI dengan pemerintah RRC tentang “Dwikewarganegaraan”.
b.Traktat multilateral, yaitu perjanjian internaisonal
yang diikuti oleh beberapa negara, misalnya perjanjian tentang pertahanan
negara bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara
Eropa.
E. Perjanjian
(overeenkomst)
adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih
saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para
pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan,
berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas (pact sunt servanda).
F. Pendapat
sarjana hukum (doktrin)
Pendapat sarjanan hukum (doktrin) adalah pendapat
seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu
pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusannya.
Sumber hukum menurut Algra :
Sumber materiil, yaitu tempat darimana materi hukum
itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu
pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi
sosial ekonomi, kebudayaan, agama, keadaan
geografis, dsb.
Sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari
mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk
atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku, misalnya UU,
perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.
2. Klasifikasi Hukum
Hukum
berdasarkan sifatnya
Telah dideskripsikan bahwa agar terciptanya tata
tertib dalam kehidupan bermasyarakat, maka haruslah peraturan-peraturan itu
dipatuhi oleh tiap-tiap orang. Tetapi karena pada zaman dahulu pun sudah banyak
yang tidak mau mematuhi hukum, maka hukum harus mempunyai suatu sifat yang
memaksa.
Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur
dan memaksa. Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum
itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau
peraturan dalam kemasyarakatan. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya
dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak
menaatinya.Tetapi mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa masih banyak
orang yang melanggar hukum tetapi tidak dikenakan sanksi. Kami akan sedikit
memberikan penjelasan mengenai hukum yang berlaku .
Definisi VAN
KAN
Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat
memaksa untuk melindungi kepentingan manusai di dalam masyarakat.Peraturan
dalam menjalankan kehidupan diperlukan untuk melindungi kepentingan dengan
tertib.
Sifat Hukum dibedakan menjadi :
1. Hukum yang
memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanpun juga harus ditaati oleh
setiap orang secara mutlak
2. Hukum yang
mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang
bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian.
Hukum
berdasarkan fungsinya
Seperti diketahui bahwa di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat
berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang bisa
selaras dengan kepentingan yang lain,tetapi ada juga kepentingan yang memicu
konflik dengan kepentingan yang lain.Untuk keperluan tersebut, hukum harus
difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuannya. Dengan
kata lain, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam
masyarakat serta menyelesaikan konflik yang terjadi.
Fungsi
hukum menurut Franz Magnis Suseno, adalah untuk mengatasi konflik kepentingan.
Dengan adanya hukum, konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang
paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada
kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara
yang kuat dan yang lemah, dan orientasi itu disebut keadilan.
Dalam pandangan Achmad Ali, bahwa fungsi hukum itu
dapat dibedakan ke dalam :
a) fungsi
hukum sebagai “a tool of social control”,
b) fungsi
hukum sebagai “a tool of social engineering”,
c) fungsi hukum sebagai simbol,
d) fungsi
hukum sebagai “a political instrument”,
e) fungsi
hukum sebagai integrator.
Menurut Lawrence M. Friedmann, dalam bukunya “Law and
Society an Introduction”, fungsi hukum adalah :
a)
pengawasan/pengendalian sosial (social control).
b)
penyelesaian sengketa (dispute settlement).
c) rekayasa
sosial (social engineering).
Berkaitan dengan fungsi hukum, Muchtar Kusumaatmadja, mengajukan
konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, yang secara singkat dapat
dikemukakan pokok-pokok pikiran beliau, bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan
sebagai sarana pembaruan masyarakat.Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa
adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan
merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu,
hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga
masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua
fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di samping fungsinya yang
tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.
Theo
Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam
masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.
Sedangkan dalam pandangan Peters, yang menyatakan bahwa fungsi hukum itu dapat
ditinjau dari tiga perspektif :
· Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tinjauan ini disebut tinjauan
dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (the policement view of the
law).
· Perspektif social engineering, merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh
para penguasa (the official perspective of the law), dan karena pusat perhatian
adalah apa yang diperbuat oleh penguasa dengan hukum.
· Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini
merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (the bottom’s up view of the law)
dan dapat pula disebut perspektif konsumen (the consumer’s perspective of the law).
Dari beberapa pendapat pakar hukum mengenai fungsi
hukum di atas, dapatlah dikatakan bahwa fungsi hukum, sebagai berikut :
a.
Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk
berprilaku
b.
Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
c.
Penyelesaian konflik atau sengketa (dispute settlement).
d. Rekayasa
sosial (social engineering).
Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah prilaku, kiranya tidak
memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai
kaedah, yaitu sebagai pedoman prilaku, yang menyiratkan prilaku yang seyogianya
atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan
suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.
Hukum sebagai
sarana pengendali sosial,
menurut A.
Ross sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, adalah mencakup semua kekuatan yang
menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif
tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana. Dalam
kaitan ini, hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari
ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Misalnya
dapat dikemukakan perbuatan kejahatan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. Norma
ini jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga
masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada
orang lain.
Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya memaksa
warga masyarakat agar berprilaku sesuai dengan hukum, Dengan kata lain,
pengendalian sosial daripada hukum dapat bersifat preventif maupun represif.
Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah prilaku yang menyimpang,
sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang
terganggu.Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement). Di
dalam masyarakat berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya antara keluarga
yang dapat meretakan hubungan keluarga,antara mereka dalam suatu urusan bersama
(company), yang dapat membubarkan kerjasama. Sengketa juga dapat mengenai
perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Adapun
cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan
melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada yang
diselesaikan secara sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat
bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk mengukur,
sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan
kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali
sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), menurut Satjipto Rahardjo,
tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku
yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan
yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi
dengan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dapat
berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk
melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
Hukum
berdasarkan isinya
hukum itu
dibagi menjadi :
1. Hukum
Privat (Hukum Sipil), adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan
dan orang yang lain. Dapat dikatakan hukum yang mengatur hubungan antara
warganegara dengan warganegara.
Contoh : Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Tetap dalam
arti sempit hukum sipil disebut juga hukum perdata.
2. Hukum
Negara (Hukum Publik) dibedakan menjadi hukum pidana, tata negara dan
administrasi negara.
a) Hukum
Pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan Negara.
b) Hukum
Tata Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warganegara dengan alat
perlengkapan negara.
c) Hukum
Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antar alat perlengkapan
negara, hubungan pemerintah pusat dengan daerah.
Hukum
berdasarkan waktu berlakunya
1. Ius
Contitutum (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara
dalam suatu waktu tertentu dan di dalam suatu tempat tertentu.
2. Ius
Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang.
3. Hukum
Asasi(Hukum), yaitu hukum yang berlaku di dalam segala waktu dan tempat di
dalam belahan dunia. Hukum tersebut berlaku untuk masa yang tidak dapat
ditentukan dan tidak mengenal batas waktu terhadap siapapun juga di seluruh
dunia.
Ketiga macam hukum ini merupakan Hukum Duniawi.
Hukum
berdasakan daya kerjanya
Menurut daya kerjanya , hukum terbagi menjadi hukum memaksa
(dwingendrecht) dan hukum yang mengatur ( aandvullendrecht ). Yang dimaksud
dengan hukum memaksa adalah peraturan – peraturan yang tidak boleh disimpangi
dengan jalan perjanjian . Hukum yang memaksa memikat tiada syarat , artinya
tidak peduli apakah para pihak menghendaki tuntduk padanya atau tidak.
Sedangkan hukum yng mengatur hanya hendak mengatur dan tidak mengikat dengan
tiada bersyarat .
Hukum Publik biasanya bisa dikatakan sebagai hukum memaksa sedangkan
hukum Perdata biasanya disa disebut hukum mengatur . selanjutnya Uplianus
mengatakan :
“Publicus ius est, quod ad statum rei romanae spectat,
private quod ad singuloru utitiate;
sunt enim quaedam publice, utilia, quaedam privatim”
Artinya yaitu
ukum Publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahtraan Negara (Romawi);
Hukum perdata adalah hukum yang mengurus kepentingan perorangan-perongan khusus;
karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan
kepentingan perdata .
Jadi
berdasarkan pendat Uplianus tersebut memng terdapat kepentingan-kepentingan
umum dan ada kepentingan-kepentingan khusus dalam suatu isi hukum . Dengan kata
lain isi peraturan –peraturan hukum bergantung kepada kepentingan yang diatur
oleh hukum.kepentingan yang diatur oleh hukm onolah yang menjadi daya kerja
hukum tersebut . Hukumyang mengatur kepentingan umum biasanya adalah hukum
memaksa sedangkan hukum yang mengatur kepentingan khusus adalah hukum yang
mengatur dan menambah .
Hukum Publik disebut sebagai hukum mengatur karena ia mengatur
kepntingan umum. Oleh karena itu seorang tak diperbolehkan untuk mengecualikan
hukumpublik demi kepntinga perdata (khusus) . sebaliknya hukum perdata adalah
hukum yang mengatur , karena ia mengatur kepentingan perdata .pembentuk
undang-undang biasanya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengatur
kepentingan sebagai yang dikehendakinya. Walaupun demikian , dalam hukum
perdata banyak terdapat peraturan-peraturan yang sfatnya memaksa . hal ini
ditimbulkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:
1. Ketentuan
yang ditetapakan dengan tujuan menghindarkan setipap orang melakukan
pelanggaran-pelanggaran dari suatu prinsip umum hukum perdata .
2. Ketentuan
yang ditretapkan untuk mencegah penyalahgunaan posisi seorang yang memiliki
kedudukan ekonomi lebih kuat agar pihak yang lain yang berkedudukan ekonomi
lebih rendah tidak dipaksa untuk mengikuti kemauan pihak lain yang lebih kuat
3. Ketentuan
yang juga menyangkut kepentingan-kepentingan umum , sehingga memiliki sifat
campuran , yaitu hukum perdata dan hukum
publik .
4. Ketentuan
yang mengatur syarat sahnya perbuatan hukum , conthnya peraturan tentang kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
hukum dan tentang bentuk perbuatan-perbuatan hukum dan bentuk-bentuk perbuatan
hukum tersebut . ketentuan ini bersifat memaksa karena tidak dapat diserahkan
kepada orang-orang yang bertindak sendiri untuk menentukan syarat-syarat untuk
sah atau tidaknya perbuatan-perbuatan hukum mereka .
Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu
undang-undang itu bersifat memaksa , maka dapat menggunakan ketentuan dalam
Pasal 14 Undang-undang Algemeine van Bepaligen yang menyatakan :
“Taka ada tindakan atau perjanjian yang dapat melmpuhkan kekeuatan
Undang-undang yang bersangkutan dengan tertib hukum atau susila yang baik “
Menurut ketentuan tersebut , segala peraturan yang mengenai tertib atau
susila yang baik adalah memaksa .
Peraturan mengenai tertib umum adalah
peraturan-peranturan dengan man langsung tersangkut kepentingan umum , jadi
baik peraturan-peranturan hukum public maupun peraturan-peraturan yang bersifat
campran hukumperdata dan public. Peranturan mengenai susila yang baik adalah
peraturan-peraturan yang mnegenal kesusilaan yang berlaku dalam masarakat pada
waktu sekarang (positieve moral ) artinya peraturan yang umumnya diakuidan
diikuti sebagia peraturan kesusilaan dalam masyarakat pada waktu
tersebut.berdasarkan penjabaran di atas bahwa hukum yang memaksa adalah hukum
yang tidak dapat disimpangi dengan jalan perjanjian yang pada umumnya hukum
yang mengatur kepentinga umum. Sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang
dapat disimpangi melalui perjanjian yang mengatur kepentingan pribadi. Dengan
kata lain setiap orang diperkenankan untuk mengecualikan sesuatu ketentuan
undang-undang yang bersifat mengatur dengan jalan membuat suatu perikatan .
Mengenai pendapat yang tentang hukum yanmg memaksa adalah sama dengan
hukum public dan hukum yang mengatur adalah sama dengan hukum perdata ,
sepenuhnya tidak benar. Dikarenakan hukum hukum perdata , terdapat
pengecualiaan yang menyebabkan sifatnya menjadi memaksa . Hal ini tidak
menyebabkan aturan tersebut dapat diklarifikasi sebagai hukum public hakekatnya
tetap hukum perdata tetapi dengan sifat memaksa
Khusus untuk hukum perdata yang bersifat memksa tersebut, berarti
terhadapnya tidak dapat dikecualikan dengfa jalan perjanjian . setiap orang
harus mematuhi dengan tiada bersyarat. Bagaimana dengan UU 40/2007?
Undang-undang ini termasuk ke dalam hukum perdata . berdasarkan Pasal 1 angka 1
UU 40 /2007, yang termasuk dengan perseorangan terbatas adalah
“ Badan hukum yang termasuk Persekutuan Modal , didirikan
berdasakan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenui persyratan yang ditetapkan dalam undang-undang
ini serta peraturan pelaksaannya”.Dilihat dari kata perjanjian tersebut ., maka
pada hakekatnya perseorangan terbatas merupakan dalam suatu lembaga yang masuk
dalam ranah hukum perdata.
Bagaimana dengan aturan mengenai preempriteve right
dalam UU 40/2007 bisa dilihat dari pasal 57 ayat (1) huruf a UU 40/2007, maka
bahwa preemptive right merupakan kepentingan perdata , kepentingan yang bebas
diatur oleh banyak pihak yang membuatnya . walaupun demikian ketentuan mengenai
preemptive right merupakan kebiasaan dari perbuatan hak atas saham .maka
kesimpulannya maka ketentuan mengenai preemptive right memiliki sifat memaksa
(dwingendrecht)
Hukum
berdasarkan Wujudnya
1. Tertulis
yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu Undang- Undang dan berlaku
sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ada dua
Macam yaitu:
a. Kodifikas ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab
secara sistematik dan teratur.
b. Tidak
dikodifikasikan ialah sebagai undang-undang saja.
2. Tidak
tertulis yaitu aturan-aturanhukum yang berlaku sebagai hukum yang semula
merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.
Lebih jauh Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dalam bukunya
Ikhtisar Filsafat Hukum menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri,
filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami
segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu.kemudian hukum disimpulkan
sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku
manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaanya
ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di
sebuah negara.
Dan bila kita kembali ke jaman Algemene Bepalingen van
Wetgeving voor Indonesia (A.B) Pada masa berlakunya AB politik hukum Pemerinthan penjajahan Hindia
belanda dapat dilihat dalam pembagian
golongan dan berlakunya hukum bagi masing-masing golongan tersebut.
Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 5 AB membagi kedalam dua
golongan, pasal ini menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda di bedakan kedalam
Golongan Eropa (berserta mereka yang dipersamakan) dan Golongan Pribumi
(berserta mereka yang dipersamakan dengannya).
Sedangkan hukum yang berlaku bagi masing-masing
golongan tersebut diatur didalam Pasal 9
AB dan Pasal 11 AB. Adapun yang diatur didalam kedua pasal tersebut adalah (dibawah
ini bukan merupakan bunyi pasal Kesimpulan dari bunyi pasal tersebut):
Pasal 9 AB
“Menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum perdata
dan Kitab Undang-Undang Hukum dagang (yang diberlakukan di hindia belanda)
hanya akan berlaku untuk orang Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan
dengannya”.
Pasal 11 AB
“Menyatakan
bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum
agama, pranata-pranata dan kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri, sejauh
hukum, pranata dan kebiasaan itu tidak
berlawanan dengan asas-asas kepantasan dan keadilan yang diakui umum dan pula
apabila terhadap orang-orang pribumi itu sendiri ditetapkan berlakunya hukum
eropa atau orang pribumi yang bersangkutan
telah menundukan diri pada hukum eropa”.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pemerintah
penjajahan Belanda melaksanakan politik hukumnya dengan bentuk hukum tertulis
dan tidak tertulis. Bentuk hukum perdata tertulis ada yang dikodifikasikan dan
terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek
(BW) dan Wetboek van Koophandel
(WvK); yang tidak dikodifikasikan terdapat di dalam undang-undang dan
peraturan lainnya yang dibuat sengaja untuk itu. Sedangkan yang tidak tertulis,
yaitu hukum perdata Adat dan berlaku bagi setiap orang di luar golongan Eropa.
Corak hukumnya dilaksanakan dengan dualistis, yaitu satu sistem hukum perdata
yang berlaku bagi golongan Eropa dan satu sistem hukum perdata lain yang
berlaku bagi golongan Indonesia.
3. Pengertian Ekonomi dan Hukum Ekonomi
Istilah dalam
Pengertian Ekonomi, menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos
berarti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos berarti peraturan atau
aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan
rumah tangga. Pengertian Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang
membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan
distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa.
Pada dasarnya,
masalah ekonomi yang selalu dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial dan
makhluk ekonomi adalah jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan jumlah
alat pemuas kebutuhan manusia terbatas.
Hukum ekonomi
terbagi menjadi 2, yaitu:
a.) Hukum
ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai
cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum
perusahaan dan hukum penanaman modal)
b.) Hukum
ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara
pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak
asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).
Contoh hukum
ekonomi :
1. Jika harga
sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya
akan ikut merambat naik.
2. Apabila pada
suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga
yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang
berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3. Jika nilai
kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal
dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4. Turunnya
harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam
negeri maupun luar negeri.
5. Semakin tinggi
bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan
terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
4. Subjek Hukum
Subjek hukum adalah segala sesuatu yang
dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum.
Jadi subjek
hukum adalah pendukung hak dan kewajiban., maka ia memiliki kewenangan untuk
bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut
hukum.
Yang dapat
dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah
1. Manusia/orang (Natuurlijk persoon) dan
2. Badan Hukum (Rechts persoon)
1. Subjek Hukum Manusia/orang
Adalah setiap
orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.
Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal
dunia. Pengecualiannya ialah bahwa menurut pasal 2 KUH Perdata bagi yang masih
dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki.
Tetapi bila bayi itu lahir dalam keadaan mati dianggap tidak pernah ada, maka
ia bukan subjek hukum.
Ada juga
golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam
melakukan perbuatan hukum (Personae miserabile) yaitu :
1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa
dan belum menikah.
2. Orang yang
berada dalam pengampuan (curatele) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk,
Pemboros, dan Isteri yang tunduk pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh
SEMA No.3/1963
Kriteria dewasa
seseorang berbeda beda, sesuai dengan hukum yang mengaturnya.
Menurut hukum perdata barat
· Dewasa untuk pria adalah 18 tahun
· Dewasa untuk wanita adalah 15 tahun
Menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
· Dewasa untuk pria adalah 19 tahun
· Dewasa untuk wanita adalah 16 tahun
Ketentuan dewasa
menurut kedua hukum tersebut diatas adalah dewasa sebagai syarat untuk
melakukan pernikahan.
Menurut hukum pidana seseorang
dikatakan dewasa apabila ia telah mencapai umur 16 tahun baik pria maupun
wanita.
Menurut hukum adat seseorang dikatakan
dewasa apabila ia telah kuat kerja atau telah mampu mencari nafkah sendiri.
2. Subjek Hukum Badan Hukum
Adalah suatu
perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.
Sebagai subjek
hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum
yaitu :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari
kekayaan anggotanya
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari
hak dan kewajiban para anggotanya.
Badan hukum
(rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon)
yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak
hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum
sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak
manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan
yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu
badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.
Badan hukum
terbagi atas 2 macam yaitu :
1. Badan Hukum
Privat (Privat Recths Persoon)
Badan Hukum
Privat (Privat Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam
badan hukum itu.
Dengan demikian,
badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan
tertentu, yakni mencari keuntungan, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan
lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya : PT,
Koperasi, Yayasan
2. Badan Hukum
Publik (Publiek Rechts Persoon)
Badan Hukum
Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara
umumnya. Contohnya : Negara atau Instansi pemerintah
Ada empat teori
yg digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum,Yaitu :
1. Teori Fictie
2. Teori Kekayaan Bertujuan
3. Teori Pemilikan
4. Teori Organ
SUMBER:
