BAB
I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sejarah ekonomi Indonesia adalah
kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting: kepantasan subsidi dan
nasib kemakmuran ekonomi. Kerap kali kedua ide tersebut bertemu dalan satu
komoditas utama: minyak. Pada awal 1980-an Indonesia pernah mendapatkan rezeki
minyak (oil boom) akibat harga minyak melesat menjadi US$ 30/barrel, dari harga
sebelumnya dikisaran US$ 10/barrel. Bonanza minyak itu diperoleh karena
Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap kenaikan harga minyak
internasional merupakan berita gembira karena penerimaan negara meningkat.
Tetapi, sejak 2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak sehingga
kenaikan harga minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang.
Pengalaman 2005 dan 2008 lalu
merupakan cerita pahit betapa menderitanya masyarakat akibat kenaikan harga
BBM. Pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dari situasi tersebut,
meskipun dana kompensasi sudah diberikan (BLT).
Rencana pemerintah untuk
membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak untuk diapresiasi.
Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempunyai keberanian untuk
merealisasikannya. Pandangan tersebut sangat beralasan, mengingat
ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan,serta pengalaman
2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi BBM tetapi
rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik pengamat.
Kenaikan BBM yang cukup drastis
merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin
sempit serta ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM dalam beberapa
tahun terakhir. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi
dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana
mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.
Dengan bahasa yang mudah
dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat
perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas
alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM
di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu
dipaparkan dengan jernih.
Pemerintah perlu membuat program
yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan
infrastruktur dan transportasi publik, serta penyediaan tempat tinggal, sekolah
dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena.
Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan
untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana
tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi melalui bahasa yang
mudah dimengerti rakyat. Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah
kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut,
mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan
efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. Impaknya,
efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan
berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.
Para pemimpin tidak boleh takut
kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan; karena sejarawan akan
mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu mengkritik setiap
kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada yang lebih
membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan rakyat dan
dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.
1.2. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam
makalah ini adalah:
1. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap perekonomian Indonesia?
2. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap inflasi?
4. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap
buruh?
5. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap pengangguran?
6. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap harga bahan-bahan pokok?
7. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap laju inflasi?
8. Bagaimana dampak kebijakan menaikkan BBM
terhadap penggunaan transportasi umum?
1.3. MANFAAT YANG DIPEROLEH
Adapun manfaat dari penulisan
makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap perekonomian Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap inflasi.
4. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap buruh.
5. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap pengangguran.
6. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap harga bahan-bahan pokok.
7. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap laju inflasi.
8. Untuk mengetahui dampak kebijakan menaikkan
BBM terhadap penggunaan transportasi umum.
BAB
II
PEMBAHASAN / ISI
A. PENGARUH KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP
PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia merupakan salah satu
negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak di tanah air ini
banyak dikelola oleh perusahaan asing dikarenakan keterbatasan SDM yang
dimiliki indonesia. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan minyak bumi
hanya sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernafsu memberikan izin
pengelolaan kepada perusahaan asing untuk mencari keuntungan tersendiri tanpa
mempedulikan kesejahteraan rakyatnya.
Beberapa tahun belakangan ini
pemerintah sering sekali mengeluarkan wacana yang menyerukan kenaikan harga BBM
, ditahun ini juga pemerintah sudah
menetapkan akan melakukan kenaikan BBM. kenaikan harga BBM justru semakin
mensengsarakan rakyat, belajar dari kenaikan BBM tahun 2005 dan 2008 justru
menimbulkan polemik dan kesengsaraan dalam masyarakat. Akan tetapi Menteri
Perekonomian, mengatakan hal yang kontaradiktif dengan kondisi yang dialami
masyarakat bahwa harga kebutuhan pokok stabil bahkan beberapa bahan pokok
mengalami penurunan terutama beras, gula naik sedikit begitu pula dengan minyak
goreng dan harga-harga lainya masih dalam batas wajar. Aneh bin ajaib,
pernyataan ini sungguh jauh dari normal dan hanya mementingkan kepentingan
pejabat saja tanpa melihat rakyatnya menjerit akibat kebijakan sesat ini.
Kenaikan BBM juga akan
meningkatkan laju inflasi. Memandang kenaikan harga BBM justru berdampak pada
peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup
tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah
masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.
Kebutuhan akan komoditas BBM
sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada komoditas BBM akan
berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya. Kenaikan harga BBM yang
disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada menurunnya daya beli
masyarakat. Ini akan semakin memberatkan masyarakat kecil di saat momen
kenaikan harga BBM berdekatan dengan hari raya lebaran dan masa liburan
sekolah.
Selain itu kenaikan harga BBM
bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat kemiskinan. Meski
pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada masyarakat kecil namun
dampaknya dinilai tidak akan signifikan.Kompensasi yang bertujuan sebagai
jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke jurang kemiskinan
justru berpotensi dimanfaatkan oleh agenda politik. Pasalnya, dalam waktu dekat
Indonesia akan memasuki masa pemilihan umum (pemilu).Orang miskin akan semakin
bertambah karena ada kepentingan politik untuk pencitraan.
Selain berpengaruh terhadap
perekonomian di Indonesia kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap kondisi
social rakyat Indonesia. Kemudian terkait dengan dampak sosial adalah adanya
anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan kepentingan kelompok asing dan
golongan kaya yang hanya mencari keuntungan bahkan aspek sosial yang selama ini
terabaikan seperti fasilitas jalan raya yang banyak berlubang, bangunan sekolah
banyak yang rusak, belum lagi persoalan sampah yang menumpuk tidak dikelola
mengancam kesehatan.
Lambannya peran Pemerintah
mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan keputusan terkait
kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi tidak optimal secara
keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan masyarakat di kota
dan daerah berbeda sehingga peran pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat
bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini. Dan masih banyak
pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM di Indonesia di segala aspek kehidupan.
Indonesia memiliki banyak potensi
sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar. Seharusnya pemerintah fokus
pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut sehingga
persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan pekerjaan bagi
masyarakat luas. Selama ini pemerintah hanya fokus pada politik ditingkat pusat
dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses hukum di negeri
ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang tidak optimal.
Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai pembuat kebijakan
yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil pemilu mendatang
untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal kebijakan ekonomi
yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi rakyat menjadi
terabaikan.
Jika minyak bumi dikelola oleh
BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang
dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada.
Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah
memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola
minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri.
B. PERTUMBUHAN EKONOMI
Apapun pertimbangan menaikkan
harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin, implikasinya hanya satu:
kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas
negara terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain
menjadi terbengkalai.
Menurut catatan Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi kesehatan hanya Rp43,8
triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9 triliun,
sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun. Padahal itu
belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp 90 triliun, sehingga secara
total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp 255 triliun. Realisasi subsidi BBM
juga cenderung membengkak dari angka acuan karena konsumsi BBM yang tak
terkendali.
Tahun 2010 misalnya, subsidi BBM
yang mestinya habis pada hitungan Rp 69 triliun kemudian membesar menjadi Rp
82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana anggaran subsidi Rp 96 triliun
kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp 165,2 triliun. Akibatnya
kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan pembangunan nonfisik,
termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit. Pengurangan subsidi
BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada program infratsruktur,
meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana realisasinya.
Enny Sri Hartati dari INDEF
menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok miskin. Lebih tepat sasaran
kalau kemudian diarahkan pada pembangunan infrastruktur atau program
pengentasan kemiskinan lain.
C. INFLASI LEBIH TINGGI
Pengamat ekonomi Aviliani
menyatakan, pemerintah harus mewaspadai risiko melambungnya inflasi jika harga
bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia memperkirakan, kenaikan harga BBM pada
kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan memicu tingkat inflasi nasional menjadi
6,5 persen pada tahun ini. Jika kenaikan BBM berkisar Rp 1.500 sampai Rp 2.000
kemungkinan inflasi akan bertambah sekitar 1 hingga 2 persen sehingga inflasi
nasional akan naik menjadi sekitar 6,5 persen. Badan Pusat Statistik (BPS)
sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun kalender 2011 mencapai
3,79 persen.
Bank Indonesia juga memperkirakan
jika harga BBM dinaikan pada kisaran Rp 500 hingga Rp 1.500 maka akan
menimbulkan inflasi lebih dari 5,5 persen. Menurut Aviliani, pemerintah tidak
memiliki pilihan kecuali menaikan harga BBM akibat melambungnya harga minyak
mentah dunia. Hal itu terutama setelah Iran menghentikan ekspornya ke negara
Eropa. Harga minyak sempat mencapai 115 dolar AS per barel. Inflasi akibat
kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak asalkan rupiah tetap pada
kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS.
Selain itu, tingkat konsumsi
masyarakat tetap tinggi. Karena kecenderungan masyarakat Indonesia ketika
rupiah menguat, maka konsumsi akan meningkat juga. Dengan tingkat konsumsi yang
tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap terjaga di
kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka pertumbuhan
nasional ditopang dari konsumsi.
Kenaikan harga BBM senilai Rp
2.000 per liter dari harga sekarang akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp
26 triliun dengan inflasi tinggi. Guna menekan inflasi tersebut maka pelarangan
penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus untuk mobil pribadi dinilai lebih
kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan harga BBM untuk semua kendaraan.
Sementara itu, pengamat
perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus segera menyesuaikan harga
bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya harga minyak dunia. Krisis
finansial yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika, serta ketegangan antara Iran
dan negara barat terkait sanksi ekspor minyak Iran menjadi faktor utama pemicu
naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM Rp 1.500 per liter, akan menjadi
kebijakan yang paling realistis. Kurtubi memperkirakan, harga minyak dunia akan
menembus 120 dolar AS per barel untuk Indonesian Crude Price (ICP), bahkan jika
Selat Hortmutz ditutup akan mencapai 120 dolar AS hingga 130 dolar AS per
barel.
D. DAMPAK TERHADAP BURUH
Pengaruh kenaikan harga BBMakan
sangat terasa untuk para buruh nasional. Apalagi, 46 Komponen KHL dalam
Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik nominal harganya. Contoh sederhana,
harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan
revisi komponen KHL untuk menyesuaikan harga komponen tersebut dilakukan pada
akhir tahun.
Kenaikan harga BBM juga dapat
berakibat naiknya biaya produksi yang menyebabkan kenaikan biaya produksi
sehingga membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada pekerja, seperti
menunda pembayaran gaji, memotong gaji atau mengurangi jumlah pekerja. Seorang
anggota DPR asal Kepulauan Riau meminta Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (kemenakertras) untuk mengimbau Apindo agar tidak melakukan
hal-hal tersebut kepada karyawannya, akibat dampak kenaikan harga BBM yang
berdampak pada sektor Industri.
Masih ada solusi lain untuk
mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain menaikkan harga BBM bila
Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi yang paling mudah.
Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet ketat untuk tidak
belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan pajak agar tidak
bocor dan lain-lainnya.
E. PENGANGGURAN
Dampak kenaikan harga bahan bakar
ini terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect.
Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000/
liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan
bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan jasa.
Ketika harga barang dan jasa
naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun
turun. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu
naik sebanding dengan kenaikan harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga
barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk
asing yang membanjiri Indonesia.
Dampak lebih lanjut adalah
penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat
lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu yang
bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang
digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat,
yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak
sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat,
sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi
ekonomi masyarakat.
F. KENAIKAN BBM BERDAMPAK TERHADAP KENAIKAN
HARGA BAHAN POKOK
Kenaikan harga BBM tidak dapat
dilihat dari satu aspek, tapi yang dikhawatirkan banyak pihak adalah multiplier
effect-nya terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga bisa
dipastikan masyarakat kecil yang akan menerima dampak yang paling berat. Ini
yang seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil
langkah menaikkan harga BBM.
APBN kita memang berat menanggung
seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah melihat salah satu opsi untuk
menstabilkan APBN dengan mengurangi subsidi BBM. Sebagai gantinya, pemerintah
berencana mengalihkan sebagian biaya subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung
sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Jazuli Juwaini mengatakan,
dirinya memahami BLSM sebagai bentuk pengaman sosial untuk mengompensasi dampak
kenaikan BBM. Di luar efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penyalurannya,
sejatinya BLSM hanya mengatasi persoalan dalam jangka pendek karena sifatnya
yang sementara dan tunai. “multiplier effect kenaikan harga BBM dampaknya
jangka panjang dalam menambah beban kehidupan masyarakat ekonomi lemah.
Dalam jangka panjang kehidupan
rakyat yang miskin akan semakin sulit. Jika kenaikan harga BBM tak terelakkan
maka pemerintah tak boleh merasa cukup dengan penyaluran BLSM. Pemerintah wajib
meningkatkan dan menggalakkan program-program pemberdayaan fakir miskin dengan
dukungan anggaran yang memadai dan manajemen program yang lebih terintegrasi,
transparan dan akuntabel, tepat sasaran, dan terukur (targetted).
Anggaran kemiskinan dalam APBN
saat ini baru berupa bantuan sosial sekitar Rp
60 triliun yang tersebar di sekitar 19 kementerian/lembaga. Sayangnya
anggaran sebesar itu tidak terkoordinasi dengan baik, lemah dalam perencanaan
dan implementasi yang dapat dilihat dari serapan anggaran, sehingga tidak
berdampak signifikan pada penanggulangan kemiskinan.
Adapun rincian subsidi tersebut
untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4
triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan
alokasi cadangan risiko energi (Rp 23
triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait
harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 uu no. 22 tahun 2011 serta upaya
penanggulangan dampaknya. Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN sebesar
2,23 tercapai seperti dalam usulan pemerintah.[3]
G. KENAIKAN BBM DORONG PENGGUNAAN TRANSPORTASI
UMUM
Perseroan Terbatas Eka Sari
Lorena Transport tbk (LORENA) menanggapi positif penaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) karena akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
Penaikan BBM itu akan mengurangi kendaraan pribadi sehingga mendorong
masyarakat menggunakan trasnportasi umum, dan kami diuntungkan.
Kenaikan harga BBM dampaknya
lebih terasa kepada mobil pribadi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap
beban perusahaan di sektor transportasi. Kenaikan BBM itu lebih berdampak
kepada mobil pribadi, sedangkan bus menggunakan solar dan naiknya tidak besar.
Ia mengatakan bahwa di
negara-negara yang berkembang positif salah satunya dapat dinilai dari
transportasi umum yang baik. Dengan demikian, perseroan akan meningkatkan
kinerja. Apalagi pemerintah juga gencar melakukan pembangunan infrastruktur.
H. KENAIKAN HARGA BBM BERISIKO MENINGKATKAN
LAJU INFLASI
Harga BBM secara historis
merupakan faktor yang dapat memacu laju inflasi ke level yang tinggi. Ekonom
menilai setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar 20% maka akan meningkatkan laju
inflasi tahunan sekitar 0,4%. Pemerintah yang sedang mempertimbangkan
meningkatkan harga BBM bersubsidi tentunya akan berdampak pada percepatan
inflasi. Inflasi yang berakselerasi akan memaksa BI untuk meningkatkan level
suku bunga acuannya, bi rate. Sebagai acuan suku bunga, peningkatan bi rate
akan diikuti oleh peningkatan suku bunga pinjaman dan kemudian suku bunga
simpanan di perbankan
BAB
III
PENUTUP
KESIMPULAN
Isu kenaikan harga BBM subsidi
sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini terus berkembang hingga muncul rencana
membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak itu banyak spekulan yang bermain di
bisnis ini mencoba mengambil untung. Caranya BBM ditimbun, dan harga pun
melambung tinggi.
Kenaikan harga BBM memang pada
dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik
internal dan eksternal yang menekan perekonomian negara. Meroketnya hutang
akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu,
demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya
upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi
yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek
tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM
diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini. Pemerintah harus
berani bersikap bahwa, beban anggaran akan semakin berat kalau tidak dinaikkan.
Namun, ada beberapa hal yang
perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah. Rencana kenaikan harga BBM
subsidi telah disambut dengan berbagai aksi demonstrasi, mulai dari mahasiswa
hingga buruh.
DAFTAR
PUSTAKA
1. Wahyuningsih,
Endang, 2012. Dampak Kenaikan Harga Minyak
2. Abimanyu,
Anggito. 2012. "Kenaikan Harga BBM". KOMPAS, 1 Maret 2012.
3. http://candranopitasari.blogspot.com/2012/04/dampak-dan-kebijakan-pemerintah.
html
4. http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/cj-dpr-ri-news/kenaikan-bbm
-berdampak-terhadap-kenaikan-harga-bahan-pokok/
5. http://www.investor.co.id/national/kenaikan-bbm-dorong-penggunaan-transportasi-
umum/63147
6. http://premierinvestment.wordpress.com/2013/05/07/pilihan-investasi-di-saat-kenai-
kan-harga-bbm/
7. http://mr-fahmi.blogspot.com/2014/11/makalah-dampak-kenaikan-harga-bbm-pada.html