Bab I
Pendahuluan
Sistem perekonomian adalah sistem
yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya
adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa
sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam
sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan
sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem
ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan
alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak
kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil
produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang
mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran
dan permintaan.
Bab II
Isi
- Jenis
jenis sistem perekonomian yg ada di Indonesia:
a. Sistem Ekonomi Demokrasi
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan
landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan
masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Sistem
perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 disusun untukmewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar
pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi.
Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu
sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila
dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan ke gotongroyongan dari,
oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.
Ciri- ciri sistem ekonomi demokrasi :
a) Masyarakat bebas memilih pekerjaan yang di hendaki
b) Hak milik perorangan di akui
b. Sistem
Ekonomi Sosialisme
Yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup
besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan
campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk
mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis jenis perekonomian yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Sistem ekonomi
kerakyatan Dalam sistem Ekonomi Kerakyatan ini yang diutamakan adalah rakyat
kecil, yaitu buruh, tani, nelayan, dan UKM. Dalam sistem ini,
khususnya dalam bidang produksi, yang ingin didorong maju adalah UKM yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme / komando :
a) Faktor produksi dikuasai pemerintah
b) segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah
c) Tidak ada hak milik pribadi
d) Terjadi monopoli
- Jenis
jenis sistem perekonomian yg ada di Dunia :
a. Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi Liberal
adalah sistem ekonomi yang diuraikan oleh Adam Smith yang mempunyai kaitan nya
dengan kebebasan individu yang artinya memberikan kebebasan individu untuk melakukan
kegiatan ekonomi tanpa pembatasan yang nantinya di tuntut agar dapat
menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat menguntungkan negara. Negara yang
menganut system ini adalah Amerika Serikat, Uruguay, Parguay, Brazil dan Argentina.
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal :
a) Semua sumber produksi adalah milik Negara
b) Masyarakat bebas memiliki sumber produksi
c) Barang produksi bermutu tinggi
d) Timbul persaingan antarmasyarakat dalam mencari laba.
b.
Sistem Ekonomi Komunisme
Sistem ekonomi dimana peran
pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber - sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tak boleh memiliki
kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua
unit bisnis. mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah
dengan tujuan Pemerataan Ekonomi dan kebersamaan. Negara yang menganut sistem ekonomi ini
adalah Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya hingga akhir abad
ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang
menggunakan sistem ini.
c. Sistem Ekonomi Fasisme
Yaitu paham yang
mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain, dengan kata
lain, fasisme merupakan sikap rasionalisme yang berlebihan. Negara yang
menganut paham Sistem Ekonomi fasisme ini adalah Italia, Jerman, dan Jepang.
d. Sistem Ekonomi Kapitalis
Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasakan kepentingan
pribadi, dimana nilai produksi dan konsumsi semata-mata untuk menggaet profit.
Sistem kapitalisme sama sekali tidak mengindahkan kesejahteraan sosial,
kepentingan bersama, kepemilikan bersama ataupun yang semacamnya. Asas
kapitalisme adalah kepuasan sepihak, alias setiap keuntungan adalah milik
pribadi.
Contoh paling mudah dari sistem kapitalisme ini bisa digambarkan
dari aktualitas Amerika Serikat yang meyakini bahwa mereka adalah penganut
sistem ekonomi campuran (kapitalisme dan sosialisme), pada dasarnya mereka
tetap tidak bisa lepas dari unsur kapitalis dalam prakteknya.
Persaingan Terkendali
Dalam sistem
ekonomi indonesia ada persaingan tidak sempurna (Oligopoli,Monopoli,dsb) tetapi
pemerintah kerena pemerintah tetap mengendalikan ekonomi dalam negara.karena
pemerintah memberikan subsidi dan bantuan lainya kepada para pengusaha kecil
dan menengah agar dapat terus bersaing dengan pengusaha yang lain sehingga
kesejahteraan akan meningkat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal
mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian negara, dengan menciptakan
berbagai kebijakan-kebijakan.
SEJARAH EKONOMI
INDONESIA
I.SEBELUM KEMERDEKAAN
Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi
dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu
Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang
mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang
kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem
yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian
Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa
periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di
Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar
menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk
mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah
perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar
sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain
seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak
Octrooi, yang antara lain meliputi :
a.Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak menyatakan perang dan damai
d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa”
Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi
Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran yang dikuasainya adalah untuk
menjamin monopoli atas komoditi itu. VOC juga belum membangun sistem pasokan
kebutuhan-kebutuhan hidup penduduk pribumi. Peraturan-peraturan yang ditetapkan
VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC )
dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu.
Disamping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara
lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh
ditanam penduduk, pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang
jumlahnya melebihi peraturan). Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan
di Maluku yang memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran niaga
samudera Hindia.
Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi
kas negri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan
Belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban
menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu
mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.
Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang
melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda
untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa
yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu
dilakukan. Perak tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan
dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an.
Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya
kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a.Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan
biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas
defisit.
Maka, VOC diambil-alih (digantikan) oleh republik Bataaf
(Bataafsche Republiek).
Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau
balau. Selain karena peperangan sedang berkecamuk di Eropa (Continental stelstel
oleh Napoleon), kebobrokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya sebagai
akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC yang kini
terhambat oleh blokade Inggris di Eropa.
Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih
pemerintahan di Hindia Belanda.
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir
dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah).
Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem
ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka
penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau
yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah
jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi
daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab
klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain :
a.Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga
kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga
kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian
pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga
meningkat kemakmurannya, agar bisa membeli produk-produk yang di Inggris dan
India sudah surplus (melebihi permintaan).
b.Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah
memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk
dalam menyerap hasil produksi.
c.The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan
tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.
Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini
sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang
Cuma seumur jagung di Hindia Belanda.
Sebab-sebabnya antara lain :
a.Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang
mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
b.Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu
sedikit.
c.Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan,
karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun
1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai
komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan
pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila,
tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan
penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan
sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini,
seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan
berkali lipat.
Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka
memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan
menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang
pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh
pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya,
antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram--yaitu kewajiban rakyat
untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan--dan memotivasi
para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan yang akan diterima sesuai
dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras
keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan.
Namun segi positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman
komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya
ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi
pemerintah Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap
barang-barang impor yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga
merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari
meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda
membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul
dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya
menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah
yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan
rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan
kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan
perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah
Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang
penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih
tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
a.Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak
swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan
masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
b.Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang
berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh
laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak
swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai
penjajah yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli
kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan
sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik.
Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi
masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan
pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan
produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya
didapat dengan jalan impor.
Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon.
Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang
diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.
II.ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk,
antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara
waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu
mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied
Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang
NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah
RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang
yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945
untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.
Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India,
mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade
Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh
kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang,
serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari
1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
>>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan
beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan
perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber
kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada
pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan
pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara
lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20
Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan
wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan
perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan
lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada
perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam
perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha
pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha
non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15
Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan
bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai
Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan
pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan
pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi
usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena
pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni
Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual
perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih
perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus
pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem
ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial,
politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai
uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas
pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000
dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru
mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga
barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang
senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000
kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai
10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka
inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah
karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini
banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai
akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali
lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi
terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis)
baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
III.ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik
menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966
tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi
liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi
dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan
praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam
perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah
tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan
UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang,
tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan,
pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita
dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan
dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara
periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan
angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka
partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi
yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks
untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang
akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran
lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah,
antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin
tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan
menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan
politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global,
Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara
drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai
kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
IV.ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi
belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup
berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai
persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN,
pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat
skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri
sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi
4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali
untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan
nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah
mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita
adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki
iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure
Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan
kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu
ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang
salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi
asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh
sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan
Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam
negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat,
setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan
miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan
Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan
karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector
riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga
kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu,
birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi
belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi,
di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di
lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.
PDB singkatan dari Produk
Domestik Bruto, yakni nilai perkiraan total dari nilai mata uang yang
diproduksi suatu negara pada tahun tertentu, termasuk sektor jasa, penelitian,
dan pengembangan. Itu berarti jumlah dari semua produksi industri, pekerjaan,
penjualan, bisnis dan aktivitas sektor jasa di negara tersebut.
Biasanya PDB ini dihitung
selama satu tahun, tapi mungkin ada pula varian analisis mengenai tren jangka
pendek dan jangka panjang yang akan digunakan untuk forecasting ekonom. Produk
Domestik Bruto juga dapat dihitung per kapita ( atau per orang ) dasar untuk
memberikan contoh relatif dari pembangunan ekonomi bangsa.
Pertumbuhan ekonomi adalah
proses peningkatan pendapatan (PDB) tanpa mengaitkannya dengan tingkat
pertambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk biasanya dikaitkan dengan tingkat
pembangunan ekonomi, atau bahkan tidak jarang dianggap hal yang sama.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan
kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar
selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para
pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:
Faktor produksi, yaitu harus
mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri
dalam negeri semaksimal mungkin
Faktor investasi, yaitu dengan
membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar
Faktor perdagangan luar negeri
dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan
devisa dan menstabilkan nilai rupiah
Faktor kebijakan moneter dan
inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini
juga harus di antisipatif dan diterima pasar
Faktor keuangan negara, yaitu
berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran
pemerintah
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
Produksi sektor pertanian
mengalami perkembangan yang lebih lamban ketimbang perkembangan produksi
nasional; sedangkan Tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat
daripada tingkat produksi nasional; dan Tidak adanya perubahan dalam peranan
sektor jasa dalam produksi nasional
PEMAHAMAN PERGESERAN STRUKTUR
EKONOMI DI INDONESIA
Menurut Kuznets, sektor ekonomi
terbagi menjadi 3 yaitu:
1.Pertanian : yaitu kegiatan
yang termasuk didalamnya bidang pertanian, perburuan, perikanan, dan kehutanan.
2.Industri : yaitu kegiatan
yang termasuk didalamnya bidang pertambangan, industri pengolahan, industri
tenaga (air & listrik), perhubungan serta pengangkutan.
3.Jasa-jasa : yaitu kegiatan
yang termasuk didalamnya bidang perdagangan, keuangan, jasa perseorangan, dan
jasa-jasa lainnya.
FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN
STRUKTUR EKONOMI
1. Sifat manusia dalam
kegiatan konsumsi Hukum Engels : makin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan
makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian.
Proporsi pendapatan untuk membeli produksi industri menjadi bertambah besar.
2. Perubahan teknologi yang
terjadi dalam proses pembangunan akan menimbulkan perubahan struktur produksi
yang bersifat compulsory dan inducive.
BAB III
PENUTUP
Dengan demikian dalam sistem ekonomi pancasila, perekonomian liberal
maupun campuran harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang
lemah serta mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus
selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan.
Indonesia seharusnya sudah belajar pada krisis ekonomi dan moneter yang
mengguncang dunia pada tahun 1998, dengan hanya sektor pertanian dan perkebunan
yang tumbuh positif dan turut menyelamatkan ekonomi domestik.
Belajar dari kasus itu, Indonesia sudah saatnya memberi perhatian utama
pada bidang pertanian dan perkebunan, agar bisa keluar dari krisis pangan yang
kini mengancam dunia. Maka dari itu setiap komoditas harus didekati secara
spesifik karena masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda.
Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda – beda tergantung dari
tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa
besar pendapatan / penghasilan dari penduduknya.
Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga
cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata ± rata
maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.
Daftar Pustaka
