Perekonomian Indonesia

1. Jelaskan keberadaan 3 pelaku perekonomian Indonesia/peranannya!

2.Hakekat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia yang otonom yang memberikan keleluasaan bagi terkuak nya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah, harus membuka kesempatan yang sama yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu yang disepakati bersama:

a.     Apa yang melatarbelakangi otonomi daerah

b.     Peluang dan tatanan apa untuk otonomi daerah?

3.Pembangunan pertanian diindonesia sudah lebih dari 1 abad. Berbagai keberhasilan, namun sektor pertanian secara sinergis dengan contoh lain tidak berkembang. Di persimpangan jalan antara kontribusi pertanian dan perkembangan ekonomi secara makro!

a.  Apa saja kendala dalam perekonomian Indonesia saat ini, khusus yang berkaitan pada diatas?

b.     Menurut anda apa tujuan ditetapkannya UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat. Dan bagaimana perwujudan perekonomian Indonesia, apabila UU ini tidak ada!

  

JAWAB

1.                     - Beberapa peran Pemerintah BUMN dalam perekonomian nasional :

o   Menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

o   Pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta.

o   Pelaksanaan pelayanan umum seperti membangun jalan, fasilitas sekolah atau kesehatan, dan penyediaan air bersih.

o   Penyeimbang  kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.

o   Sumber penerimaan negara seperti pajak, keuntungan perusahaan, maupun dari hasil produksi.

-          Beberapa peran Swasta dalam perekonomian nasional :

o   sebagai mitra BUMN, yaitu investasi, pengembangan usaha, peningkatan efisiensi dan kemampuan teknis

o   sebagai penambah produksi nasional

o   Sebagai pembuka lapangan pekerjaan

o   Sebagai penambah pendapatan Negara dan pemacu pendapatan nasional

Beberapa peran Koperasi dalam perekonomian nasional :

o   Alat pendemokrasi ekonomi

o   Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat

o   Membantu Pemerintah dalam mengelola cabang-cabang Produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak

o   Sebagai perekonomian nasional Indonesia

o   Membantu pemerintah dalam meletakkan pondasi perekonomian nasional yang kuat dengan menjalankan prinsip-prinsip koperasi Indonesia

2A.  

Yang melatarbelakangi Otonomi Daerah :

§  Pemerintah sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai “ sapi perahan” pemerintah pusat. Mereka lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat tanpa reserve, disisi lain hak-hak daerah untuk mendapatkan kue bagi pembangunan sering terabaikan.

§  Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia, rakyatnya hanya gigit jari ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon Mobile. Rakyat Papua juga merana ditengah gelimpangan emas yang digali Freeport yang hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.

§  Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat sehingga mematikan kreatifitas daerah dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.

§  Otonomi diharapkan menjadi freedom atas tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

2B.

Seiring pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dalam tatananglobal terjadi suatu perubahan dinamika politik dunia dimana terjalinnyasuatu konektisitas antar negara yang meliputi ekonomi, budaya, sosial dll,antar lintas batas negara sehingga menciptakan suatu kehidupan masyarakatyang global. Koneksitas lintas batas negara tersebut dikenal denganglobalisasi. Globalisasi sebagai sebuah konsep dan fenomena barumemberikan pengaruh yang besar terhadap kedaulatan Negara

3A.  

1.            Kondisi Lahan Pertanian di Indonesia

      Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia rata-rata kecil mengingat harga tanah yang semakin mahal sedangkan kemampuan para petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus membeli lahan yang harganya semakin melonjak. Yang memungkinkan hanya bisa menggarap lahan milik orang lain sehingga hasilnya pun harus dibagi dua.

2.            Masalah Dari Petani Sendiri dan Mentalitasnya

Pendidikan formal petani yang masih rendah menyebabkan pengetahuannya dalam pengembangan sektor pertanian tidak berkembang dan cenderung monoton hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Hasil panen yang tidak seberapa menyebabkan petani tidak memiliki modal dalam pengembangan usahanya ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehidupan para petani kurang sejahtera di wilayah Indonesia. Serta menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, sementara 50 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.

3.            Masalah Teknologi

Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengelolaan pangan, belum mampu diterima secara luas oleh para petani yang lebih banyak menggunakan peralatan tradisional seperti : cangkul, arit, dll. Yang pada kenyataannya lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Dibanding menggunakan peralatan dan teknologi modern yang telah diterapkan dinegara-negara luar. Penerapan teknologi di negara kita terkadang kurang tepat pada sasaran dimana disatu sisi peralatan teknologi tersebut mampu membantu dan meningkatkan kualitas pangan tetapi disisi lain peralatan tersebut merusak ekosistem yang ada tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. 

3B.

·         Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

·         Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

·         Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

·         Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Jika UU ini tidak ada maka diIndonesia akan banyak terjadi monopoli dalam persaingan usaha, usaha kecil akan tutup karena kalah bersaing dengan usaha yang besar.