NAMA : DAVID DERMAWAN SEJATI
KELAS : 2EB34
NPM : 22214561
1. SEJARAH HUKUM PERDATA DAN PENGERTIANNYA
KELAS : 2EB34
NPM : 22214561
1. SEJARAH HUKUM PERDATA DAN PENGERTIANNYA
A. SEJARAH
HUKUM PERDATA
Sejarah
membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas
dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.
Bermula di benua
Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi, disamping
adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata
Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh
karena keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain
mempunyai peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu
berbeda-beda.
Oleh karena
adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat
ketidak puasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum,
kesatuan hukum dan keseragaman hukum.
Pada tahun 1804
atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan
yang bernama "Code Civil des Francais" yang juga dapat disebut
"Code Napoleon", karena Code Civil des Francais ini adalah merupakan
sebagian dari Code Napoleon
Sebagai petunjuk
penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara
lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum Bumi
Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.
Dan mengenai
peraturan - peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara lain masalah
wesel, assuransi, badan-badan hukum. Akhirnya pada jaman Aufklarung (Jaman baru
sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab Undang—Undang tersendiri
dengan nama "Code de Commerce".
Sejalan dengan
adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (18o9-181 1), maka Raja Lodewijk Napoleon
Menetapkan : "Wetboek Napoleon Ingerighr Voor het Koninkrijk Holland"
yang isinya mirip dengan "Code Civil des Francais atau Code Napoleon"
untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Nederland).
Setelah
berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis pada
tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di
Belanda (Nederland).
Oleh Karena
perkembangan jaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda (Nederland)
dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengadakan kodifikasi
dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodefikasi ini selesai dengan
terbentuknya BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini
adalah produk Nasional- Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama
dengan Code Civil des Francais dan Code de Commerce.
Dan pada tahun
1948, kedua Undang-Undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan di
Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum).
Sampai sekarang
kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk Wetboek).
Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).
B. PENGERTIAN
DAN KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Yang dimaksud
dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di
dalam masyarakat.
Perkataan Hukum
Perdata dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat
juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana
Untuk Hukum
Privat materiil ini ada juga yang menggunakan dengan perkataan Hukum Sipil,
tapi oleh karena perkataan sipil juga digunakan sebagai lawan dari militer maka
yang lebih umum digunakan nama Hukum Perdata saja, untuk segenap peraturan
Hukum Privat materiil (Hukum Perdata Materiil).
Dan pengertian
dan Hukum Privat (Hukum Perdata Materiil) ialah hukum yang memuat segala
peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan
kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam arti bahwa di
dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara
timbal balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat
tertentu.
Disamping Hukum
Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formil yang lebih dikenal sekarang
yaitu dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum
yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan
praktek di lingkungan pengadilan perdata.
Di dalam
pengertian sempit kadang-kadang Hukumi Perdata ini digunakan sebagai lawan
Hukum Dagang.
2.
PENGERTIAN
HUKUM PERIKATAN
Perikatan adalah
suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak
yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, dan juga merupakan suatu hubungan
hukum antara dua orang misalkan A berhak menuntut sesuatu kepada B dan B
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut tersebut bisa
disebut Kreditor dan Pihak yang wajib memenuhi tuntutan menuntut bisa disebut
Debitor. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan
antara dua orang yang membuatnya.
3.
PENGERTIAN
HUKUM PERJANJIAN
Menurut Pasal
1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini,
timbullah suatu hubungan hukum antara
dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
Perjanjian adalah sumber perikatan.
4.
PENGERTIAN
HUKUM DAGANG
Hukum dagang
adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum
perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan
bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata
merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus
(lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut,
maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex
generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang
bersifat umum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar